Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kajang Respons Kujungan DPRD Sulsel ke Kemen-ATR/BPN

ALASTA NEWS

- Redaksi

Senin, 1 Juli 2024 - 16:26 WIB

5055 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAKASSAR – Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencari solusi konflik lahan antara PT London Sumatera Indonesia Tbk (PT Lonsum) dengan masyarakat adat Kajang di Kabupaten Bulukumba.

Permintaan itu disampaikan Ni’matullah saat tim aspirasi DPRD Sulsel menyambangi kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Kedatangan rombongan disambut Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR, Asnaedi.

Ni’matullah mengatakan kehadiran mereka sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat adat Kajang yang beberapa kali menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Sulsel.

Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kajang, Dr Muhammad Nur mengapresiasi kunjungan DPRD Sulsel ke Kementerian ATR/BPN, selama itu untuk kepentingan masyarakat dan tanah adat Kajang yang sejak tanggal 31 Desember 2023 HGU berakhir dan Lonsum berada di wilayah tanah adat secara ilegal.

“Kita apresiasi kunjungan DPRD Sulsel ke Kementerian ATR/BPN selama itu membahas sengketa masyarakat adat dengan PT Lonsum, yang mungkin lebih tepatnya saya membahasakan bukan sengketa tapi lebih tepat digunakan bahasa Lonsum melakukan penyerobotan karena sudah tidak memiliki legal standing untuk tetap berada di wilayah tanah adat apalagi tetap beroperasi di wilayah tanah adat dan hebatnya lagi semua pihak tutup mata bahkan melakukan pembiaran,” terangnya.

Muhammad Nur menambahkan bahwa kunjungan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ke ATR/BPN adalah langkah yang sangat tepat dan hal itu yang lama di tunggu oleh masyarakat adat kajang adanya kepedulian wakil rakyat terhadap persoalan yang sedang di hadapi oleh rakyat langkah ini membuktikan bahwa rakyat tidak sedang berjuang sendiri untuk mendapatkan haknya ada wakil-wakil rakyat bersama mereka sebagai penyambung lidah rakyat untuk mengetuk setiap pintu-pintu keadilan di pemerintahan daerah kabupaten, provinsi dan pusat dan saya sangat yakin bahwa hak masyarakat adat akan kembali setelah ratusan tahun di gunakan oleh PT LONSUM

“Dan yang paling penting saya ingin luruskan selaku kuasa hukum masyarakat adat kajang bahwa luasan tanah adat keseluruhan berdasarkan Peta dalam perda nomor 9 tahun 2015 adalah 22.700 ha sekian bukan 271 ha, jadi jangan salah menyebutkan angka karena akan merugikan masyarakat adat,” tuturnya.

Berdasarkan kesepakatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pertama bahwa komisi B DPRD Sulsel akan melakukan kunjungan ke objek di Bulukumba dan akan melakukan RDP kedua tapi belum sempat terlaksana.

“Mungkin sesuatu dan lain hal kesibukan DPRD Provinsi mungkin atau harus di agendakan ulang kami hanya menunggu jadwal kunjungan dan RDP ke 2 dan Insya Allah bulan Juli ini informasi komisi B DPRD Provinsi. kita lihat nanti jadi apa tidak kami hanya menunggu jadwal teman teman DPRD Provinsi,” terangnya.

Muhammad Nur juga menanggapi perihal kunjungan ATR/BPN dalam waktu dekat ini alhamdulillah hal itu juga bagian dari keinginan masyarakat adat Kajang langkah cepat dari ATR/BPN sebuah anugerah yang di dambakan masyarakat adat dan kabarnya akan mengunjungi stakeholder.

Muhammad nur juga apresiasi asalkan langkah langkah tersebut asalkan kunjungannya dilakukan terbuka dan transparan dan melibatkan kuasa hukum masyarakat adat dan tokoh-tokoh adat kajang sebagai pihak yang mengugat jangan hanya melibatkan instansi atau istitusi pemerintah atau pihak Lonsum saja karena akan menimbulkan reaksi dan pemikiran negatif pihak yang di rugikan dan bahkan bisa jadi menimbulkan situasi tidak kondusif nantinya.

‘Jadi saya selaku kuasa hukum meminta dengan tegas kalau melakukan kunjungan harus melibatkan masyarakat adat atau kuasa hukum masyarakat adat Kajang,” tutup Muhammad Nur.

Berita Terkait

Pasca Perkelahian Dua Kelompok di Pasar Butung, Perkonomian Tetap Berjalan Lancar
Jalin Persahabatan Antar Alumni 80-an, SMANSA FC Gelar Turnamen Fourfeo di Lapangan Sapta Mini Soccer
Bantah Pernyataan Kuasa Hukum KONI; Kejam Sulsel Sebut ada Upaya Intimidasi dan Pembungkaman
Rekonstruksi Kisah Misterius, Satu Dari Production House Kota Daeng Gegerkan Dunia Perfilman
Keyboardist Nurhandayani Asal Bantaeng, Player Musik Wanita Pertama di Sejumlah Kapal Laut Milik PT Pelni
Wujud Empati Bhabinkamtibmas Maccini Sombala, Angkat Keranda Jenazah Warganya
Dua Terdakwa Hanya Dituntut 8 Bulan Penjara, Keluarga Almarhum Virendy Serahkan Keadilan di Tangan Majelis Hakim
Timsus Polsek Tallo Mengamankan Tukang Bentor Yang Membawa 10 Jerigen Ballo

Berita Terkait

Senin, 30 Desember 2024 - 11:08 WIB

Puskesmas di Pidie Cetak Sejarah: Pj Bupati Samsul Azhar Resmi Luncurkan BLUD 

Selasa, 5 November 2024 - 01:25 WIB

Menindaklanjuti Program Asta Cita Presiden Ri Prabowo,Tidak Ada Keterlibatan Anggota Polri Dalam Tindak Pidana Narkoba,Judi Online,Penyelundupan Atau TPPO

Senin, 4 November 2024 - 08:45 WIB

Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar Gelar Tes Urin Warga Binaan untuk Jaga Kebersihan dari Narkoba

Minggu, 3 November 2024 - 23:39 WIB

Apresiasi Kepala Lapas Perempuan Bandung kepada Warga Binaan Berprestasi

Senin, 21 Oktober 2024 - 08:31 WIB

Lagi dan Lagi Pendukung Sibral-Hasan Beralih Dukung Pasangan MULIA di Pilkada Pijay

Jumat, 18 Oktober 2024 - 07:03 WIB

Syukuran Hari Jadi Propam Polri Ke 22 Mengundang Anak2-anak

Jumat, 4 Oktober 2024 - 09:52 WIB

Jumat Berkah, Kapolres Rohul Bagikan Tali Asih Pada Pengendara dan Petugas Kebersihan Titip Pesan Damai Pilkada 2024

Jumat, 27 September 2024 - 06:37 WIB

Ahmadlyah-Irwan Suharmi: Pilihan Nomor Satu di Hati Mahasiswa

Berita Terbaru