Pemkab Aceh Selatan Di Bawah Kepemimpinan Cut Syazalisma Super Miris

ALASTA NEWS

- Redaksi

Minggu, 7 Juli 2024 - 15:38 WIB

5055 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tapaktuan – Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan di bawah kepemimpinan Pj Bupati Cut Syazalisma dinilai super miris, pasalnya mulai dari sangat-sangat minimnya anggaran untuk masyarakat hingga persoalan fasilitasi pengelolaan dana desa yang begitu memprihatinkan.

“Dari sisi kebijakan anggaran kita bisa lihat bantuan untuk masyarakat kecil dikurangi hanya dengan dalih APBK Aceh Selatan sedang defisit Rp 61 M pada APBK 2024, sementara alokasi anggaran untuk hibah aparat penegak hukum baik itu Polres dan Kejari Aceh Selatan mencapai milyaran rupiah. Sehingga menjadi pertanyaan kenapa di saat persoalan masyarakat selalu alasannya tidak ada anggaran sementara untuk hibah ke APH lumayan sangat besar, apakah ini bagian dari strategi pemerintah untuk mengamankan indikasi korupsi atau kenapa. Sebenarnya kasu apa yang sedang coba diredam sehingga hibah ke APH begitu lancar sementara urusan masyarakat dikesampingkan, tentu ini jadi pertanyaan di publik,” beber koordinator Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA) Fadhli Irman, Minggu 7 Juli 2024.

Dia menambahkan, untuk alokasi pembangunan/rehab rumah duafa pemkab Aceh Selatan hanya mengalokasikan anggaran Rp 15 jutaan per unit, sementara untuk hibah ke aparat penegak hukum bangunannya dibangun sampai milyaran rupiah. “Seharusnya dalam kondisi APBK Aceh Selatan 2024 yang mengalami defisit Rp 61 M, Pj Bupati tinggal sampaikan kepada Pak Kapolres dan Pak Kejari bahwa kondisi anggaran APBK Aceh Selatan saat ini sedang kritis, kita kurangi dulu anggaran hibah untuk APH kita maksimalkan hibah untuk rakyat kecil seperti duafa, anak yatim dan lain-lain. Kami yakin dan percaya Bapak Kejari dan Kapolres akan terbuka hatinya bahkan akan turut membantu persoalan masyarakat kecil itu agar lebih di maksimalkan. Bayangkan jika sebagian saja misalkan Rp 5 Milyar saja dari hibah ke APH dialihkan untuk pembangunan rumah duafa 90 juta per unit maka setidaknya ada 55 unit rumah duafa dapat dibangun oleh Pemkab Aceh Selatan, belum lagi jika ada alokasi-alokasi anggaran lainnya yang bisa dimaksimalkan untuk membantu masyarakat kecil, itu tentu lebih afdhol,”jelasnya.

Dia melanjutkan, Pemkab Aceh Selatan yang seyogyanya dapat memfasilitasi penggunaan dana desa agar maksimal untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa/gampong sebagaimana amanah presiden Joko Widodo. Namun, lagi-lagi sangat disayangkan selama ini Pemkab hanya membiarkannya.

“Khabar di masyarakat bahwa sudah 2 tahun terakhir yakni tahun anggaran 2023 dan 2024 dana desa sudah dicampuri oleh APH, bahkan seolah-olah itu terkesan sah & formal, padahal berbungkus dgn masalah. Kita bisa lihat himbauan Pj Bupati apalagi aturan permendesa terkait hal itu tidak ada berarti kan tidak ada dasar bahwa APH bisa mencampuri terlalu jauh penganggaran dana desa. Bahkan legislasinya setingkat Perbup juga tak jelas,”tambahnya.

Namun, khabarnya operasi-operasi senyap untuk menyedot dana desa oleh oknum-oknum mengatasnamakan APH di Aceh Selatan terus terjadi.
“Jika ini tdk ada kepedulian Pj Bupati sebagai kepada daerah maka sungguh di khawatirkan kondisi ini terus berjalan dan bahkan jumlahnya terus meningkat. Jika tahun lalu alokasinya 15 juta per desa/gampong dan tahun ini mencapai Rp 24 juta dikali 260 desa gampong tahun depan bisa jadi meningkat lagi, padahal gampong-gampong itu juga masih kurang anggaran untuk pembenahaan dan keperluannya. Bisa dihitung, jika Rp 24 juta per gampong maka dengan jumlah 260 desa di Aceh Selatan maka jumlahnya mencapai Rp. 6,24 Milyar,” paparnya.

Melihat kondisi tersebut, sangat disayangkan jika Pj Bupati aceh Selatan justru terkesan tutup mata dan para wakil rakyat di DPRK juga malah bungkam. “Jadi sah-sah saja publik bertanya sebenarnya ada apa dengan DPRK dan Pj Bupati Aceh Selatan. Dan tentunya sangat wajar pula jika masyarakat meminta agar mendagri sebagai pemberi mandat sesegera mungkin mengganti Pj Bupati Aceh Selatan demi menyelamatkan marwah pemerintah pusat di mata rakyat,”pungkasnya.(Ril)

Berita Terkait

Memalukan, Bacawabup Aceh Selatan Akmal AH Dinilai Lakukan Pembohongan Publik
Hadi Surya : Oknum ASN yang Terlibat dalam Pemenangan Pilkada adalah Sosok Penjilat Sejati
Pj Bupati Aceh Selatan Sambut Panitia Kluet Expo Sains (KES I) dari SMAN 1 Kluet Utara
Dimanakah Hati Nurani Pemkab Aceh Selatan dalam Penggunaan Anggaran
Jalan Gampong Pulo Kambing & Limau Purut Berlubang, Siapa Harus Bertanggung Jawab
Tausyiah pada Peresmian STAI Baru Tapak Tuan, Tu Sop Jeunieb : Umat Islam Bangkit Bersama Islam
Melirik Yuli Zuardi Rais, Aktivis dan Politisi Muda Nasional asal Negeri Pala
Mantan Aktivis Dukung Yuli Zuardi Rais Maju Pilkada Aceh Selatan 2024

Berita Terkait

Senin, 30 Desember 2024 - 11:08 WIB

Puskesmas di Pidie Cetak Sejarah: Pj Bupati Samsul Azhar Resmi Luncurkan BLUD 

Selasa, 5 November 2024 - 01:25 WIB

Menindaklanjuti Program Asta Cita Presiden Ri Prabowo,Tidak Ada Keterlibatan Anggota Polri Dalam Tindak Pidana Narkoba,Judi Online,Penyelundupan Atau TPPO

Senin, 4 November 2024 - 08:45 WIB

Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar Gelar Tes Urin Warga Binaan untuk Jaga Kebersihan dari Narkoba

Minggu, 3 November 2024 - 23:39 WIB

Apresiasi Kepala Lapas Perempuan Bandung kepada Warga Binaan Berprestasi

Senin, 21 Oktober 2024 - 08:31 WIB

Lagi dan Lagi Pendukung Sibral-Hasan Beralih Dukung Pasangan MULIA di Pilkada Pijay

Jumat, 18 Oktober 2024 - 07:03 WIB

Syukuran Hari Jadi Propam Polri Ke 22 Mengundang Anak2-anak

Jumat, 4 Oktober 2024 - 09:52 WIB

Jumat Berkah, Kapolres Rohul Bagikan Tali Asih Pada Pengendara dan Petugas Kebersihan Titip Pesan Damai Pilkada 2024

Jumat, 27 September 2024 - 06:37 WIB

Ahmadlyah-Irwan Suharmi: Pilihan Nomor Satu di Hati Mahasiswa

Berita Terbaru