Ketua Pemuda Peduli Kebijakan Publik (FPKP) Banda Aceh, Fajarul,,
BANDA ACEH- Penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang diwarnai dengan klaim usulan pihak legislatif terutama yang berada di Komisi X DPR RI dinilai sebagai modus pembodohan rakyat, pasalnya ternyata Program tersebut adalah program prioritas Presiden Joko Widodo.
“Kita minta anggota DPR RI di Aceh yang selama ini terus menerus mengklaim bahwa beasiswa PIP adalah program nya agar berhenti membodohi rakyat. Pasalnya itu program Presiden Jokowi bukan program DPR, dari Aceh sampai Papua program itu memang program tersebut dilaksanakan karena memang program prioritas,” ungkap Ketua Pemuda Peduli Kebijakan Publik (FPKP) Banda Aceh, Fajarul, Kamis 1 Agustus 2024.
Menurut FPKP, selama ini anggota DPR terutama yang berada di komisi X sering mengklaim bahwa beasiswa PIP itu hasil perjuangannya. Padahal siapapun yang jadi DPR, selama itu masih dalam kooridor kepemimpinan Presiden Jokowi maka beasiswa PIP itu tetap ada.
“Jadi beasiswa PIP itu program Pemerintah dalam hal ini Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dengan tujuan perluasan akses dan kesempatan belajar. Jadi, bukan program DPR,” tegasnya.
Fajarul menyebutkan, hal ini perlu diketahui masyarakat agar menghindari proses calo. “Jadi tidak boleh ada klaim-klaim dan calo-calo dalam proses realisasi beasiswa PIP ini. Jelas-jelas beasiswa ini program Presiden Jokowi agar masyarakat miskin bisa dibantu dan memiliki akses menuntaskan wajib belajar bagi masyarakat. Jangan sampai tujuan Presiden membuat masyarakat pintar, tapi DPR justru melakukan klaim-klaim yang membodohi masyarakat hanya untuk mengambil untung salah satunya untuk jualan pencitraan diri, jelas-jelas itu tidak dibenarkan,” tegasnya.
Belum lagi, lanjut Fajarul, jika kita lihat dari fakta di lapangan, akhibat dari klaim itu lumayan banyak orang miskin yang tak didata dalam beasiswa itu hanya karena faktor pilihan politik.
“Seharusnya arahan presiden beasiswa PIP itu untuk membantu siswa dalam pendidikannya terutama kalangan masyarakat miskin, namun karena ada klaim-klaim seperti itu justru akhirnya pendataanpun berkemungkinan dipolitisasi,” ujarnya.(RED)